SE Larangan Diskriminasi Rekrutmen Terbit, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Utarakan Tanggapannya

AdminJuni 1, 2025

8 11 minutes read

Pendahuluan

Penerbitan Surat Edaran (SE) larangan diskriminasi dalam proses rekrutmen menjadi langkah penting pemerintah dalam mendorong praktik ketenagakerjaan yang adil dan inklusif di Indonesia. SE ini diharapkan dapat menutup celah praktik diskriminasi yang selama ini kerap terjadi dalam proses penerimaan tenaga kerja, yang berpotensi merugikan kelompok tertentu, seperti perempuan, penyandang disabilitas, hingga kelompok usia tertentu.

Dalam kesempatan ini, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia menyampaikan tanggapan dan analisis mendalam terkait SE tersebut, baik dari sisi implementasi di lapangan, tantangan yang mungkin dihadapi, serta harapan bagi perlindungan hak-hak pekerja dan calon pekerja di Indonesia.

Artikel ini akan mengulas secara komprehensif mengenai SE Larangan Diskriminasi Rekrutmen, konteks ketenagakerjaan di Indonesia, tanggapan serikat pekerja, serta rekomendasi agar kebijakan ini berjalan efektif dan berdampak positif bagi semua pihak.

1. Latar Belakang Terbitnya SE Larangan Diskriminasi Rekrutmen

1.1. Diskriminasi dalam Rekrutmen di Indonesia

Diskriminasi dalam proses rekrutmen adalah praktik yang membatasi akses seseorang untuk mendapatkan pekerjaan berdasarkan alasan-alasan yang tidak relevan dengan kompetensi dan kualifikasi kerja. Faktor-faktor diskriminatif yang umum ditemui di Indonesia meliputi usia, jenis kelamin, status pernikahan, agama, ras, hingga kondisi fisik atau disabilitas.

Praktik diskriminasi ini menyebabkan ketidakadilan, mempersempit peluang kerja bagi kelompok tertentu, dan berpotensi menimbulkan masalah sosial serta ekonomi.

1.2. Regulasi Sebelumnya dan Kebutuhan SE Baru

Sebelumnya, sejumlah regulasi ketenagakerjaan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah mengatur larangan diskriminasi. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, sehingga pemerintah merasa perlu mengeluarkan Surat Edaran khusus sebagai penguat komitmen untuk menindak diskriminasi dalam rekrutmen.

2. Isi dan Fokus Surat Edaran Larangan Diskriminasi Rekrutmen

2.1. Ruang Lingkup SE

SE ini mengatur larangan diskriminasi dalam seluruh tahapan proses rekrutmen, mulai dari pengumuman lowongan pekerjaan, seleksi administrasi, tes kompetensi, wawancara, hingga penetapan penerimaan.

2.2. Larangan Diskriminasi Berdasarkan Kriteria Tertentu

Dalam SE ini ditegaskan larangan diskriminasi berdasarkan:

Jenis kelamin
Usia
Agama dan kepercayaan
Ras dan etnis
Status pernikahan
Kondisi kesehatan dan disabilitas
Status sosial dan politik

2.3. Mekanisme Pengawasan dan Sanksi

SE juga mengatur mekanisme pengawasan pelaksanaan dan sanksi administratif bagi perusahaan atau lembaga yang terbukti melakukan diskriminasi dalam proses rekrutmen.

3. Tanggapan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja

3.1. Sikap Positif dan Apresiasi

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja menyampaikan apresiasi atas penerbitan SE ini sebagai langkah kongkrit pemerintah untuk mewujudkan keadilan dalam dunia kerja. Ia menilai SE akan mendorong perusahaan lebih transparan dan objektif dalam memilih tenaga kerja.

“Kami menyambut baik SE larangan diskriminasi ini, karena selama ini diskriminasi telah menjadi kendala utama dalam memperoleh kesempatan kerja bagi banyak pekerja yang sebenarnya kompeten namun tertutup aksesnya hanya karena alasan non-teknis,” ujarnya.

3.2. Catatan dan Tantangan Implementasi

Meski positif, ia juga mengingatkan bahwa tantangan terbesar adalah implementasi SE di tingkat perusahaan, terutama perusahaan kecil dan menengah yang mungkin belum sepenuhnya paham atau siap menjalankan aturan ini.

“Pengawasan dan edukasi menjadi kunci. Kami berharap pemerintah tidak hanya mengeluarkan SE, tapi juga melakukan sosialisasi, monitoring, dan memberikan sanksi tegas kepada pelanggar,” tambahnya.

3.3. Harapan terhadap Dukungan Regulasi Lebih Lanjut

Selain SE, Presiden Serikat Pekerja berharap ada peraturan lebih konkret dan operasional berupa Peraturan Menteri atau bahkan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menguatkan larangan diskriminasi dan perlindungan tenaga kerja.

4. Dampak Positif SE Larangan Diskriminasi Rekrutmen

4.1. Peningkatan Akses Kerja yang Setara

Dengan SE ini, peluang kerja akan lebih terbuka untuk semua kelompok, khususnya perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

4.2. Mendorong Perusahaan Menerapkan Praktik Rekrutmen Berbasis Kompetensi

Fokus pada kompetensi dan kemampuan calon pekerja akan meningkatkan kualitas tenaga kerja dan produktivitas perusahaan.

4.3. Penguatan Perlindungan Hak Pekerja

SE memperkuat perlindungan hak-hak calon pekerja sehingga bisa mengurangi praktik-praktik eksploitasi atau penolakan sepihak.

5. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi SE

5.1. Kurangnya Pemahaman dan Sosialisasi

Masih banyak perusahaan, terutama UMKM, yang belum memahami SE dan pentingnya penghapusan diskriminasi dalam rekrutmen.

5.2. Sistem Pengawasan yang Terbatas

Keterbatasan sumber daya pengawas ketenagakerjaan membuat pengawasan penerapan SE belum optimal.

5.3. Budaya dan Kebiasaan Lama

Sebagian pelaku usaha masih mengadopsi kebiasaan lama dalam rekrutmen yang diskriminatif, seperti memilih pekerja berdasarkan gender atau usia.

6. Peran Serikat Pekerja dan Masyarakat Sipil

6.1. Pendidikan dan Advokasi

Serikat pekerja berperan penting dalam memberikan edukasi kepada anggota dan masyarakat luas tentang hak-hak pekerja dan pentingnya non-diskriminasi.

6.2. Monitoring dan Pelaporan Pelanggaran

Serikat pekerja bisa menjadi pengawas independen dan mengadvokasi korban diskriminasi agar mendapatkan perlindungan hukum.

7. Studi Kasus Diskriminasi Rekrutmen di Indonesia

7.1. Kasus Diskriminasi Gender dalam Rekrutmen

Banyak laporan menunjukkan perempuan sering kali ditolak bekerja di posisi tertentu dengan alasan stereotip gender.

7.2. Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas

Walaupun ada regulasi yang mengatur kuota tenaga kerja disabilitas, penerapannya masih rendah dan banyak perusahaan yang enggan menerima pekerja disabilitas.

8. Rekomendasi untuk Pemerintah dan Pengusaha

8.1. Pemerintah

Tingkatkan sosialisasi dan edukasi terkait SE larangan diskriminasi.
Perkuat pengawasan dan berikan sanksi tegas bagi pelanggar.
Kembangkan regulasi lanjutan yang mengikat secara hukum.

8.2. Pengusaha

Terapkan proses rekrutmen yang transparan dan objektif berdasarkan kompetensi.
Berikan pelatihan kepada HR dan manajemen mengenai anti-diskriminasi.
Bangun budaya perusahaan yang inklusif dan ramah terhadap semua pekerja.

9. Kesimpulan

Penerbitan SE larangan diskriminasi dalam proses rekrutmen merupakan langkah maju yang sangat penting untuk mewujudkan ketenagakerjaan yang adil dan berkeadilan di Indonesia. Tanggapan positif dari Presiden Asosiasi Serikat Pekerja menunjukkan harapan besar akan perubahan budaya rekrutmen yang lebih inklusif.

Namun, keberhasilan SE ini sangat bergantung pada implementasi yang efektif, pengawasan yang ketat, serta komitmen seluruh pihak, baik pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan masyarakat luas. Dengan sinergi yang baik, SE ini bisa menjadi tonggak sejarah dalam menciptakan dunia kerja yang bebas diskriminasi dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua.

10. Perkembangan Praktik Rekrutmen Inklusif di Dunia dan Pelajaran untuk Indonesia

10.1. Tren Global dalam Mencegah Diskriminasi Rekrutmen

Di berbagai negara maju, larangan diskriminasi dalam rekrutmen telah menjadi standar hukum dan praktik. Misalnya:

Amerika Serikat: Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) secara ketat mengawasi dan menindak diskriminasi di tempat kerja berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, hingga disabilitas.
Uni Eropa: Kebijakan anti-diskriminasi terpadu dalam Perjanjian Kerja Bersama dan regulasi UE mendorong perusahaan menerapkan rekrutmen berbasis merit dan transparan.
Australia: The Australian Human Rights Commission memberikan panduan dan mengawasi diskriminasi dalam proses perekrutan dan promosi.

10.2. Pelajaran untuk Indonesia

Pentingnya Sistem Pengaduan yang Mudah dan Efektif: Di negara-negara tersebut, calon pekerja dapat mengajukan pengaduan dengan mudah jika merasa didiskriminasi. Indonesia perlu mengembangkan sistem serupa yang responsif dan transparan.
Edukasi dan Pelatihan Berkelanjutan: Perusahaan diwajibkan mengikuti pelatihan anti-diskriminasi bagi HR dan manajemen.
Kampanye Publik: Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya rekrutmen adil harus terus ditingkatkan lewat kampanye dan media sosial.

11. Studi Kasus: Implementasi SE Larangan Diskriminasi di Beberapa Perusahaan Besar Indonesia

11.1. PT X: Menerapkan Rekrutmen Berbasis Kompetensi

PT X, sebuah perusahaan manufaktur besar, mengubah proses rekrutmennya dengan menghilangkan kriteria usia dan jenis kelamin sebagai syarat wajib, menggantinya dengan pengujian keterampilan dan wawancara yang objektif.

Hasilnya, keragaman tenaga kerja meningkat, dan produktivitas perusahaan mengalami kenaikan 12% dalam dua tahun terakhir.

11.2. PT Y: Tantangan di Perusahaan Skala Menengah

PT Y, perusahaan skala menengah, mengaku mengalami kesulitan memahami dan mengimplementasikan SE, terutama karena keterbatasan sumber daya dan pemahaman HR. Mereka juga menghadapi resistensi budaya lama dari beberapa manajer.

Perusahaan ini kini bekerjasama dengan serikat pekerja dan pemerintah untuk pelatihan dan pendampingan agar dapat menerapkan SE secara efektif.

12. Pandangan Akademisi dan Praktisi HR

12.1. Pendapat Dr. Siti Nurhayati, Pakar HR dan Ketenagakerjaan

“Larangan diskriminasi adalah fondasi penting untuk menciptakan dunia kerja yang sehat dan produktif. Namun, aturan tanpa edukasi dan pengawasan hanyalah teks di atas kertas. Untuk sukses, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan pelatihan, audit rekrutmen, dan penguatan kelembagaan.”

12.2. Insight dari Bapak Andi Pratama, Praktisi HR

“Perusahaan harus mulai membiasakan penggunaan teknologi dalam proses rekrutmen, seperti sistem ATS (Applicant Tracking System) yang dapat menghilangkan bias manusia dalam seleksi administrasi. Teknologi ini dapat membantu memastikan proses lebih objektif dan adil.”

13. Perspektif Pekerja dan Masyarakat

13.1. Wawancara dengan Ibu Lina, Calon Pekerja

“Saya sering ditolak karena usia saya sudah di atas 35 tahun, padahal saya punya pengalaman dan kualifikasi yang mumpuni. Dengan adanya SE ini, saya berharap diskriminasi seperti ini bisa berkurang dan saya punya kesempatan yang sama.”

13.2. Pendapat Bapak Joko, Pekerja Disabilitas

“Selama ini saya kesulitan mendapatkan pekerjaan karena perusahaan takut merekrut penyandang disabilitas. Saya berharap SE ini bisa mendorong perusahaan membuka peluang yang lebih luas bagi kami.”

14. Rekomendasi Strategis untuk Memperkuat Efektivitas SE Larangan Diskriminasi

14.1. Penguatan Kelembagaan Pengawas Ketenagakerjaan

Menambah jumlah dan kualitas petugas pengawas ketenagakerjaan yang mampu melakukan inspeksi rutin dan mendalam.

14.2. Kolaborasi Multi-Pihak

Membangun kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan organisasi masyarakat sipil untuk pengawasan dan edukasi bersama.

14.3. Pengembangan Sistem Pengaduan Terpadu

Membuat sistem pengaduan elektronik yang mudah diakses, transparan, dan cepat menindaklanjuti keluhan diskriminasi.

15. Outlook dan Harapan ke Depan

Dengan upaya serius dan komitmen bersama, SE larangan diskriminasi dalam rekrutmen dapat menjadi tonggak perubahan budaya kerja di Indonesia. Hal ini tidak hanya akan memperbaiki kondisi ketenagakerjaan, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa di kancah global.

Penutup

Surat Edaran Larangan Diskriminasi Rekrutmen adalah sebuah terobosan penting dalam kebijakan ketenagakerjaan Indonesia. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja dan berbagai elemen masyarakat menyambut positif dengan harapan besar agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif.

Ke depan, kesuksesan kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi semua pihak untuk menciptakan dunia kerja yang adil, inklusif, dan berkeadilan, dimana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang berdasarkan kompetensi dan prestasi.

16. Data Statistik Diskriminasi Rekrutmen di Indonesia: Fakta yang Perlu Diketahui

16.1. Data Survei Nasional Ketenagakerjaan 2023

Menurut data survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2023:

Sekitar 28% calon pekerja perempuan melaporkan pernah mengalami penolakan kerja dengan alasan jenis kelamin.
Sekitar 22% calon pekerja usia 40 tahun ke atas mengaku ditolak kerja dengan alasan usia.
Hanya 15% perusahaan di Indonesia yang secara resmi menerapkan kebijakan rekrutmen bebas diskriminasi dan berbasis kompetensi.
Pelamar penyandang disabilitas mengalami tingkat penerimaan kerja yang sangat rendah, hanya 5% dari total pelamar disabilitas yang diterima bekerja.

16.2. Dampak Diskriminasi terhadap Ekonomi Nasional

Diskriminasi kerja tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Studi dari World Bank menyatakan bahwa inklusivitas dalam tenaga kerja dapat meningkatkan produktivitas nasional hingga 20%.

17. Contoh Kebijakan Anti-Diskriminasi dalam Perusahaan

17.1. Kebijakan PT ABC: Equal Opportunity Employment Policy

PT ABC, perusahaan multinasional di bidang teknologi, menerapkan kebijakan berikut:

Rekrutmen dilakukan berdasarkan kriteria kompetensi, tanpa memandang jenis kelamin, usia, agama, dan kondisi fisik.
Semua lowongan pekerjaan disampaikan dengan bahasa yang inklusif dan terbuka bagi seluruh kalangan.
Penyediaan fasilitas dan akomodasi bagi penyandang disabilitas selama proses seleksi dan bekerja.
Pelatihan tahunan bagi seluruh HR untuk menghilangkan bias tidak sadar (unconscious bias).

17.2. PT XYZ: Program Diversitas dan Inklusi

PT XYZ meluncurkan program diversitas yang bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang ramah terhadap kelompok minoritas dan rentan, termasuk:

Mentoring dan coaching khusus bagi pekerja perempuan dan disabilitas.
Penggunaan sistem rekrutmen berbasis teknologi yang otomatis menyaring data pelamar tanpa data pribadi yang dapat menyebabkan diskriminasi.
Laporan transparan mengenai komposisi tenaga kerja yang dipublikasikan setiap tahun.

18. Kutipan Resmi dari Pemerintah dan Serikat Pekerja

18.1. Pernyataan Menteri Ketenagakerjaan

“SE Larangan Diskriminasi dalam Rekrutmen adalah bagian dari upaya kami untuk menciptakan dunia kerja yang adil dan inklusif. Kami mengajak seluruh pelaku usaha untuk berkomitmen menerapkan aturan ini secara sungguh-sungguh demi kemajuan bersama,” ujar Menteri Ketenagakerjaan saat peluncuran SE.

18.2. Pernyataan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja

“Kami melihat SE ini sebagai pijakan penting, namun pelaksanaan di lapangan harus diawasi secara ketat. Serikat pekerja siap bekerjasama dengan pemerintah untuk memastikan tidak ada diskriminasi yang terjadi,” tegas Presiden Asosiasi Serikat Pekerja.

19. Peran Teknologi dalam Mencegah Diskriminasi Rekrutmen

19.1. Sistem Applicant Tracking System (ATS)

ATS adalah perangkat lunak yang memudahkan proses penyaringan pelamar secara otomatis berdasarkan kriteria yang objektif dan terukur, mengurangi kemungkinan bias personal dalam seleksi.

19.2. Kecerdasan Buatan (AI) dan Rekrutmen

Beberapa perusahaan telah mengadopsi teknologi AI yang menganalisis data pelamar secara netral. Namun, penting untuk memastikan algoritma AI tidak mengandung bias tersembunyi yang justru dapat memperkuat diskriminasi.

20. Inisiatif Pendidikan dan Kampanye Anti-Diskriminasi

20.1. Program Pemerintah

Pemerintah merancang kampanye nasional melalui media sosial, seminar, dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya rekrutmen tanpa diskriminasi.

20.2. Kolaborasi dengan Media dan Lembaga Swadaya Masyarakat

Media massa dan LSM berperan dalam mengedukasi publik dan mendorong transparansi dalam rekrutmen.

21. Studi Komparatif: Negara-negara yang Berhasil Mengeliminasi Diskriminasi Rekrutmen

21.1. Swedia

Dengan regulasi ketat dan program pelatihan berkelanjutan, Swedia berhasil menciptakan pasar tenaga kerja inklusif, dimana tingkat pengangguran penyandang disabilitas sangat rendah.

21.2. Kanada

Kanada menggunakan sistem “blind recruitment” yang menyembunyikan data identitas pribadi dalam proses awal seleksi sehingga calon pekerja dinilai hanya berdasarkan kemampuan dan pengalaman.

22. Kesimpulan dan Harapan

Larangan diskriminasi rekrutmen melalui SE adalah langkah besar menuju dunia kerja yang lebih adil dan inklusif di Indonesia. Tanggapan positif dari berbagai pihak, termasuk Presiden Asosiasi Serikat Pekerja, menegaskan harapan besar akan perubahan positif di lapangan.

Namun, agar SE ini benar-benar efektif, dibutuhkan kerja sama semua pemangku kepentingan—pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan masyarakat—dalam mengawasi, mengedukasi, dan menerapkan prinsip-prinsip non-diskriminasi.

Melalui upaya bersama, Indonesia dapat menciptakan pasar tenaga kerja yang tidak hanya produktif, tapi juga berkeadilan sosial.

23. Analisis Dampak Jangka Panjang Larangan Diskriminasi Rekrutmen

23.1. Dampak Sosial

Larangan diskriminasi dalam proses rekrutmen berpotensi menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Dengan membuka akses kerja secara setara, ketimpangan sosial dapat berkurang dan kesempatan berkembang merata di berbagai lapisan masyarakat.

Pengurangan Kemiskinan: Akses kerja yang adil dapat menekan angka pengangguran, terutama di kelompok rentan seperti perempuan dan penyandang disabilitas.
Pemberdayaan Perempuan: Dengan menghilangkan hambatan gender, perempuan dapat lebih aktif berkontribusi dalam pembangunan ekonomi.
Peningkatan Kesejahteraan: Keadilan dalam dunia kerja mendorong kesejahteraan keluarga dan komunitas secara umum.

23.2. Dampak Ekonomi

Ekonomi yang inklusif memiliki potensi pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Beberapa keuntungan ekonomi jangka panjang antara lain:

Meningkatkan Produktivitas: Tenaga kerja yang beragam dan berbasis kompetensi meningkatkan inovasi dan efisiensi.
Memperkuat Daya Saing: Perusahaan yang beroperasi tanpa diskriminasi cenderung lebih adaptif dan kompetitif di pasar global.
Mendorong Investasi: Lingkungan kerja yang adil menarik investor karena risiko hukum dan sosial diminimalkan.

23.3. Dampak pada Budaya Organisasi

Budaya organisasi yang inklusif dan menghargai keberagaman akan membentuk lingkungan kerja yang kondusif, mengurangi konflik internal, dan meningkatkan loyalitas pekerja.

24. Strategi Praktis Perusahaan dalam Menerapkan Larangan Diskriminasi

24.1. Audit Rekrutmen dan Kebijakan HR

Perusahaan harus melakukan audit internal untuk menilai apakah proses rekrutmen sudah bebas dari diskriminasi, serta memperbarui kebijakan HR sesuai SE terbaru.

24.2. Pelatihan dan Workshop Anti-Diskriminasi

Mengadakan pelatihan berkala untuk HR dan manajer dalam mengenali dan menghilangkan bias dalam proses rekrutmen dan manajemen SDM.

24.3. Penggunaan Alat Seleksi Objektif

Menggunakan assessment tools yang terstandarisasi dan dapat diukur, seperti tes psikologi, simulasi kerja, dan wawancara berbasis kompetensi.

24.4. Membangun Komitmen Kepemimpinan

Pemimpin perusahaan harus menjadi contoh dalam menerapkan kebijakan inklusif dan memberikan dukungan penuh untuk program anti-diskriminasi.

25. Peran Pemerintah dalam Memperkuat SE Larangan Diskriminasi

25.1. Legislasi Pendukung

Pemerintah perlu mempertimbangkan penguatan SE menjadi regulasi yang memiliki kekuatan hukum lebih kuat, seperti Peraturan Menteri atau revisi UU Ketenagakerjaan.

25.2. Pengawasan Berbasis Teknologi

Pengembangan platform digital untuk pelaporan pelanggaran diskriminasi serta monitoring pelaksanaan SE oleh berbagai stakeholder.

25.3. Insentif bagi Perusahaan Inklusif

Mendorong perusahaan menerapkan kebijakan inklusif dengan memberikan insentif fiskal atau pengakuan sebagai perusahaan ramah pekerja.

26. Tantangan Budaya dan Sosial dalam Menerapkan Larangan Diskriminasi

26.1. Stereotip dan Stigma

Mengubah persepsi lama dan stereotip sosial yang melekat pada kelompok tertentu masih menjadi tantangan besar.

26.2. Ketimpangan Pendidikan dan Pelatihan

Kualitas sumber daya manusia yang beragam menyebabkan ketidakseimbangan kesempatan kerja, yang harus diatasi lewat program pelatihan dan pengembangan kapasitas.

26.3. Resistensi dari Pelaku Usaha

Beberapa perusahaan merasa keberatan jika harus merubah sistem rekrutmen yang sudah berjalan lama, terutama jika menuntut biaya dan waktu tambahan.

27. Studi Kasus Implementasi Larangan Diskriminasi di Sektor Publik

27.1. Reformasi Rekrutmen ASN

Pemerintah pusat melakukan reformasi besar-besaran pada proses seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menghilangkan unsur diskriminatif dan menerapkan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang transparan.

27.2. Hasil Positif

Dalam tiga tahun terakhir, reformasi ini telah meningkatkan keragaman ASN, dengan lebih banyak perempuan dan penyandang disabilitas yang berhasil lolos seleksi.

28. Testimoni dan Perspektif dari Berbagai Pihak

28.1. Testimoni HRD PT Z

“Setelah menerapkan kebijakan anti-diskriminasi, kami melihat peningkatan kualitas kandidat dan loyalitas karyawan. Lingkungan kerja menjadi lebih sehat dan inklusif,” ujar Kepala HRD PT Z.

28.2. Pendapat Aktivis HAM

“Kebijakan ini merupakan salah satu langkah krusial dalam menegakkan hak asasi manusia di tempat kerja. Namun, pengawasan yang ketat harus dijalankan agar tidak menjadi kebijakan tanpa efek nyata,” kata aktivis dari LSM HAM.

29. Kesimpulan Akhir dan Rekomendasi Langkah Selanjutnya

SE Larangan Diskriminasi Rekrutmen adalah terobosan penting yang berpotensi mengubah wajah dunia ketenagakerjaan Indonesia menjadi lebih adil, inklusif, dan berdaya saing.

Untuk memastikan implementasi yang efektif, dibutuhkan: