pa-wonogiri.go.id

pa-wonogiri.go.id

pa-wonogiri.go.id

pa-wonogiri.go.id

pa-wonogiri.go.id

pa-wonogiri.go.id

pa-wonogiri.go.id

pa-wonogiri.go.id

pa-wonogiri.go.id

pa-wonogiri.go.id

pa-wonogiri.go.id

pa-wonogiri.go.id

depo 10k depo 10k
berita

Percepat Penanggulangan TB untuk Lindungi Produktivitas Masyarakat, Wamendagri Wiyagus Ajak Pemda Bertindak

Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk mempercepat langkah-langkah dalam penanggulangan tuberkulosis (TB). Ia menegaskan bahwa TB tidak hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga berdampak signifikan terhadap produktivitas masyarakat dan perekonomian, serta berpotensi meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran.

“Jika tidak ditangani dengan baik, semua profesi bisa terganggu. Mengapa demikian? Karena pengobatan bagi pasien yang terindikasi TB dapat berlangsung hingga enam bulan,” ungkap Wiyagus saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung di RSUP Dr. Kariadi, Kota Semarang, pada Rabu, 16 September 2026.

Wiyagus menjelaskan bahwa lamanya proses pengobatan TB memiliki dampak luas. Pasien yang menjalani terapi sering kali kehilangan waktu produktif mereka, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan pekerjaan secara optimal selama masa pengobatan.

“Dampaknya cukup signifikan; hampir 26 persen pasien mengalami kehilangan pekerjaan atau terpaksa berhenti bekerja sementara. Ini disebabkan oleh lamanya waktu pengobatan yang dibutuhkan,” lanjut Wiyagus.

Menanggapi tantangan ini, Wiyagus menegaskan bahwa peran pemerintah daerah sangat krusial dalam mendukung percepatan penanggulangan TB. Ia membandingkan dengan pengalaman penanganan Covid-19 yang menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan tenaga kesehatan. Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi contoh nyata akan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani isu kesehatan.

Dukungan dari pemerintah daerah, menurut Wiyagus, perlu diimplementasikan dalam bentuk perencanaan dan program nyata di lapangan. Ia juga menekankan pentingnya memanfaatkan sistem Desa Siaga sebagai salah satu strategi untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan masalah kesehatan. Desa Siaga merupakan inisiatif untuk memperkuat pelayanan kesehatan yang mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dalam upaya pencegahan dan penanganan isu kesehatan secara mandiri.

“Di Kota Semarang, misalnya, hampir 92 persen desa telah berpartisipasi dalam program Desa Siaga. Ini bukan sekadar sebutan, tetapi didukung oleh Surat Keputusan Bersama antara tiga kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Desa. Ketiganya bersinergi dalam menangani masalah ini,” jelas Wiyagus.

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan di daerah, Wiyagus juga menyampaikan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah akan terus dilakukan agar sebelum pelaksanaan di lapangan, terdapat pemahaman dan langkah yang sejalan. Koordinasi ini diharapkan dapat memastikan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki visi yang sama sebelum berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Dengan semua upaya ini, diharapkan penanggulangan TB dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Adanya kolaborasi yang solid antara berbagai pihak akan menjadi kunci sukses dalam menghadapi tantangan kesehatan yang dihadapi masyarakat.

Penanggulangan TB bukanlah tugas yang dapat dilakukan sendiri oleh satu entitas. Ini adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan aktif dari semua lapisan masyarakat, mulai dari pemerintah hingga individu. Dengan demikian, setiap elemen dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan produktif.

Melalui peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang TB, diharapkan masyarakat dapat lebih proaktif dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekitar. Edukasi tentang gejala, pencegahan, dan pengobatan TB perlu digalakkan agar masyarakat tidak hanya menjadi korban, tetapi juga bagian dari solusi dalam penanggulangan penyakit ini.

Masyarakat perlu didorong untuk mengakses layanan kesehatan dengan lebih mudah. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur kesehatan serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di daerah harus menjadi prioritas. Dengan demikian, ketika masyarakat membutuhkan perawatan, mereka dapat dengan cepat mendapatkan layanan yang memadai.

Wiyagus menegaskan bahwa keberhasilan penanggulangan TB sangat tergantung pada upaya bersama. Setiap pihak harus berkomitmen dan bekerja sama untuk memastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang terpinggirkan akibat penyakit ini. Melalui langkah-langkah strategis dan kolaboratif, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat dan produktif bagi semua.

Dengan fokus yang tepat dan dukungan yang berkelanjutan, penanggulangan TB dapat menjadi contoh sukses dalam upaya kesehatan masyarakat. Kita harus belajar dari pengalaman masa lalu dan menerapkan strategi yang sudah terbukti efektif, agar tidak hanya menangani TB, tetapi juga mengatasi masalah kesehatan lainnya yang mungkin muncul di masa depan.

➡️ Baca Juga: 79,8 Persen Publik Mengapresiasi Kesuksesan Operasi Ketupat 2026 Turunkan Fatalitas Kecelakaan 31 Persen

➡️ Baca Juga: Syarat Naturalisasi Warga Jepang Kini Berubah, Wajib Tinggal Selama 10 Tahun

Related Articles

Back to top button