Pemerintah Kabupaten Merauke, yang terletak di Papua Selatan, tengah giat melakukan upaya untuk memastikan bahwa pembangunan di tingkat kampung selaras dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat lokal. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan program pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Salah satu strategi yang diterapkan adalah pemetaan wilayah adat dengan cara partisipatif, melibatkan marga-marga yang ada di daerah tersebut. Inisiatif ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman pemerintah mengenai struktur masyarakat serta karakteristik wilayah adat sebelum berbagai program pembangunan diimplementasikan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Merauke, Daud Holingger, menekankan bahwa setiap komunitas memiliki karakteristik yang unik. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempunyai pemahaman yang menyeluruh dalam merumuskan kebijakan yang tepat.
“Setiap kelompok masyarakat menampilkan karakteristik sosial dan budaya yang berbeda. Dengan demikian, sangat penting bagi pemerintah untuk memahami struktur sosial, kepemimpinan adat, serta hubungan genealogis dan marga dalam merancang kebijakan pembangunan,” jelas Daud, dalam pernyataan yang disampaikan pada Kamis, 17 September 2026.
Menurut Daud, keberadaan kelembagaan adat tidak seharusnya dipandang sebagai penghalang bagi pembangunan. Sebaliknya, struktur adat dapat berfungsi sebagai alat bantu bagi pemerintah untuk lebih memahami kebutuhan masyarakat yang ada di lapangan.
Di level kampung, kepala kampung bertanggung jawab atas fungsi pemerintahan secara administratif, sedangkan ketua adat memiliki legitimasi sosial dan kultural yang kuat di antara masyarakat.
“Kepala kampung melaksanakan fungsi administratif pemerintahan, sedangkan ketua adat memiliki legitimasi sosial dan kultural yang muncul dari sistem kepemimpinan tradisional masyarakat,” tambahnya.
Pemahaman mengenai struktur ini sangat penting, terutama dalam konteks program yang berhubungan dengan tanah. Di beberapa area di Merauke, penguasaan tanah masih sangat terkait dengan marga tertentu.
Daud berpendapat bahwa pemahaman terhadap kondisi ini akan membantu pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan pembangunan yang lebih sesuai dengan karakter masyarakat setempat.
“Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tidak hanya cukup dituangkan dalam regulasi dan dokumen, namun juga harus diwujudkan dalam kebijakan dan praktik pembangunan yang nyata,” ujarnya.
Sebagai bagian dari inisiatif ini, DPMK Merauke telah melaksanakan pemetaan wilayah adat secara partisipatif di daerah Woyu Maklew dengan melibatkan berbagai marga.
Pemetaan tersebut telah menghasilkan peta wilayah adat yang cukup komprehensif. Namun, masih ada beberapa batas luar wilayah yang harus diselesaikan agar peta tersebut bisa lebih akurat.
Dokumentasi mengenai sejarah, wilayah, silsilah, dan kehidupan masyarakat juga telah dikumpulkan untuk memperkuat basis informasi pemerintah mengenai masyarakat hukum adat yang ada.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pembangunan berbasis data wilayah adat dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat lokal akan memastikan bahwa setiap program pembangunan tidak hanya relevan, tetapi juga berkelanjutan.
Keberhasilan pembangunan berbasis data wilayah adat sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan menciptakan rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap program-program yang dilaksanakan.
Pentingnya pendekatan ini semakin jelas, terutama ketika melihat tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan memanfaatkan data yang akurat dan relevan, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pembangunan berbasis data wilayah adat bukan hanya sekadar sebuah konsep, melainkan sebuah komitmen untuk menghormati dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dalam proses pembangunan. Dengan demikian, keberagaman sosial dan budaya dapat menjadi kekuatan yang memperkuat pembangunan di Kabupaten Merauke.
Langkah-langkah ke depan harus terus diarahkan untuk memperkuat institusi adat dan memberdayakan masyarakat lokal. Ini termasuk memberikan pelatihan dan akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mendukung inisiatif pembangunan berbasis adat yang berkelanjutan.
Dengan memperhitungkan faktor-faktor lokal dan adat istiadat, pembangunan di Merauke diharapkan dapat berjalan lebih harmonis dan bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat. Pendekatan ini akan memungkinkan terciptanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga pembangunan yang dilakukan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Keterlibatan marga dalam pemetaan wilayah adat merupakan salah satu langkah konkret untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya menyasar kepentingan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan masa depan dan kelestarian wilayah adat itu sendiri.
Melalui pendekatan ini, Pemerintah Kabupaten Merauke berkomitmen untuk menciptakan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, yang tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga seluruh masyarakat di wilayah tersebut.
➡️ Baca Juga: Strategi Efektif Mengatasi Kesepian dan Meningkatkan Kesehatan Mental di Era Modern
➡️ Baca Juga: Ramalan Tarot Ayu Ting Ting dan Kevin Gusnadi: Keraguan Menjelang Pernikahan?
