Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang menyebut ‘roda kehidupan masyarakat berjalan normal’ di tengah situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Melalui akun Instagram resminya, Suharyanto meminta maaf atas ungkapan tersebut yang disampaikan dalam rapat terbatas dengan Presiden Prabowo pada 23 September lalu.
Dalam penjelasannya, Suharyanto menyatakan bahwa istilah ‘normal’ yang ia gunakan dalam rapat terbatas sebenarnya merujuk pada aktivitas dasar masyarakat yang masih berlanjut, seperti lalu lintas, perdagangan, dan pelayanan publik yang tetap berjalan meskipun dalam kondisi kritis.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pernyataan tersebut tidak bermaksud untuk menyiratkan bahwa kondisi lingkungan telah kembali normal atau mengabaikan penderitaan yang dialami oleh masyarakat yang terdampak. Ia juga menegaskan bahwa pernyataannya bukanlah untuk mengecilkan dampak negatif yang dihadapi oleh masyarakat akibat kabut asap dan karhutla.
“Saya ingin meminta maaf kepada masyarakat yang terkena dampak karhutla, jika pilihan kata yang saya gunakan dalam laporan tersebut memberikan kesan bahwa pemerintah menganggap situasi bencana kabut asap ini sepele. Itu sama sekali bukan maksud saya,” tuturnya dalam pernyataan yang dikutip pada Sabtu, 26 September 2026.
Suharyanto menegaskan bahwa BNPB sangat menyadari bahwa masyarakat di beberapa wilayah, terutama Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, saat ini masih menghadapi konsekuensi serius akibat kabut asap. Kualitas udara, kesehatan masyarakat, serta kegiatan pendidikan dan penerbangan telah terpengaruh oleh situasi ini.
“Dalam laporan yang sama, saya juga menyoroti bahwa tingginya konsentrasi kabut asap di beberapa daerah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat telah mengganggu penerbangan komersial dan operasi udara yang diperlukan untuk penanganan karhutla. Dengan demikian, meskipun ada aktivitas yang tetap berlangsung, keselamatan, kesehatan, dan kualitas udara adalah prioritas utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah,” lanjutnya.
Kepala BNPB ini menyadari bahwa penggunaan kata ‘normal’ dalam pertemuan tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman, seolah-olah masyarakat tidak merasakan dampak dari bencana ini. Oleh karena itu, ia merasa perlu untuk menegaskan kembali bahwa kondisi karhutla masih memerlukan penanganan yang serius dan pemerintah tidak menganggap isu ini telah teratasi.
➡️ Baca Juga: Pengelolaan Gambut Diperkuat, Hotspot Karhutla di Riau-Jambi Nihil
➡️ Baca Juga: Revisi UU Pemilu Harus Dilakukan Secara Cermat, Tidak Boleh Tergesa-gesa
