Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Mercy Barends, mengungkapkan keprihatinannya terhadap keberadaan ratusan lubang tambang yang masih belum direklamasi di Provinsi Kalimantan Selatan. Situasi ini menuntut perhatian serius dari para pemangku kebijakan dan masyarakat.
Data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menunjukkan bahwa lebih dari 800 lubang tambang di wilayah ini belum ditutup, dan keberadaan lubang-lubang tersebut telah mengakibatkan korban jiwa di kalangan warga.
“Hingga tahun 2026, tercatat sekitar 20 orang, baik anak-anak maupun dewasa, kehilangan nyawa akibat kecelakaan yang berkaitan dengan lubang tambang yang dibiarkan terbuka,” jelasnya dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Selasa, 10 Maret 2026.
Menurut Barends, kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan serta pengelolaan setelah aktivitas penambangan berakhir. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengambil langkah-langkah konkret, termasuk merancang peta jalan yang jelas untuk penutupan lubang-lubang tambang dan pengaturan kawasan pertambangan agar tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat di sekitarnya.
“Walaupun sudah ada informasi mengenai pemasangan plang, hal tersebut tidak cukup. Kita perlu memperjelas zona penyangga di sekitar area tersebut. Titik-titik rawan harus ditetapkan secara tepat agar masyarakat tidak sembarangan memasuki lingkungan pertambangan,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa meskipun aktivitas pertambangan penting untuk dilanjutkan, hal itu harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semua pihak yang terlibat, termasuk perusahaan-perusahaan tambang, harus bertanggung jawab dan ditindak tegas jika melanggar ketentuan.
Barends juga menyoroti adanya oknum pejabat yang terlibat dalam praktik penambangan ilegal dan yang tidak melakukan pengelolaan pasca tambang dengan baik.
“Sejumlah pejabat yang justru mendukung kegiatan penambangan ilegal harus ditindak. Penanganan pasca tambang harus mengikuti prinsip-prinsip pertambangan berkelanjutan agar dampak terhadap lingkungan dan risiko bagi keselamatan masyarakat dapat diminimalisir,” tegasnya.
Isu mengenai lubang tambang di Kalimantan Selatan tidak hanya menjadi masalah lingkungan, tetapi juga menyangkut keselamatan jiwa masyarakat. Dengan adanya lebih dari 800 lubang tambang yang terbuka, risiko kecelakaan meningkat, dan ini memerlukan perhatian dari semua pihak yang terkait.
Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah bersama dengan perusahaan tambang harus merumuskan kebijakan yang lebih ketat terkait reklamasi lahan setelah kegiatan penambangan berakhir. Hal ini termasuk memastikan bahwa setiap area pertambangan memiliki rencana penutupan yang jelas dan terukur.
Selain itu, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses reklamasi. Edukasi mengenai dampak negatif dari keberadaan lubang tambang harus disampaikan kepada warga agar mereka lebih sadar akan bahaya yang ada dan pentingnya menjaga keselamatan diri.
Keberadaan lubang tambang yang belum direklamasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat di Kalimantan Selatan.
Dalam menghadapi masalah ini, penting juga untuk menerapkan teknologi yang tepat dalam proses reklamasi. Penggunaan teknologi modern dapat membantu mempercepat proses penutupan lubang tambang dan mengembalikan fungsi lahan menjadi lebih produktif.
Keterlibatan masyarakat dalam proses reklamasi juga bisa menjadi langkah preventif untuk mengurangi insiden kecelakaan. Dengan memberikan pelatihan dan pemahaman yang baik, masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungan di sekitar mereka.
Namun, tantangan tetap ada. Penegakan hukum terhadap praktik penambangan ilegal harus diperkuat agar tidak ada lagi oknum-oknum yang berani melanggar aturan. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan tambang menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dan berkelanjutan.
Di Kalimantan Selatan, keberadaan lubang tambang yang belum direklamasi adalah isu yang memerlukan perhatian serius. Tidak hanya menyangkut keselamatan jiwa, tetapi juga berimplikasi pada keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Dengan langkah-langkah yang tepat dan perencanaan yang matang, diharapkan masalah ini dapat teratasi dan masyarakat dapat hidup dengan aman di lingkungan yang lebih baik.
➡️ Baca Juga: Akibat Hukum Fasakh: Konsekuensi dan Penyelesaiannya
➡️ Baca Juga: Polisi Amankan Satu Tersangka Penyiraman Air Keras di Cengkareng Setelah Buron
