Pulihkan Hak Sipil Korban Gempa NTT dengan Terbitnya 3.055 Dokumen Kependudukan oleh Dukcapil

Atok Dalang27 detik ago

0 2 minutes read

Jakarta – Penanganan dampak dari gempa bumi yang melanda Pulau Flores di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus dilakukan dengan cepat dan efisien. Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaporkan bahwa hingga tanggal 25 Agustus 2026, sebanyak 3.055 dokumen kependudukan bagi warga yang terdampak bencana telah berhasil diterbitkan kembali. Angka ini diperkirakan akan terus bertambah, mengingat pelayanan di lapangan masih berlangsung aktif.

Gempa berkekuatan 7.7 SR yang terjadi pada 15 Agustus 2026, dengan pusat di Kabupaten Nagekeo, menyebabkan kerugian yang cukup besar. Lebih dari 100 orang dilaporkan meninggal dunia, 1.603 orang mengalami luka-luka, dan lebih dari 180.000 warga terpaksa mengungsi akibat bencana tersebut.

Untuk mendukung masyarakat yang terkena dampak di NTT, Ditjen Dukcapil Kemendagri telah membentuk Tim Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi NTT. Tim ini dikerahkan ke tujuh kabupaten yang terdampak mulai tanggal 24 Agustus 2024, guna memberikan bantuan yang diperlukan.

Selama dua hari pelaksanaan layanan jemput bola di lokasi bencana, Ditjen Dukcapil telah sukses menerbitkan 3.055 dokumen kependudukan serta pencatatan sipil yang sangat dibutuhkan oleh warga yang terdampak.

Tim Tanggap Darurat yang dibentuk Ditjen Dukcapil bekerja sama dengan Dinas Dukcapil setempat, dikerahkan secara serentak ke tujuh kabupaten yang terkena dampak, yakni Kabupaten Manggarai Timur, Nagekeo, Manggarai, Ende, Ngada, Sikka, dan Manggarai Barat.

Direktur Jenderal Dukcapil, Teguh Setyabudi, menegaskan pentingnya pemulihan dokumen administrasi kependudukan di daerah bencana. Hal ini menjadi kebutuhan yang mendesak agar para pengungsi tidak kehilangan hak-hak dasar mereka.

“Dokumen kependudukan seperti KTP elektronik dan Kartu Keluarga sering kali hilang atau rusak akibat tertimbun reruntuhan saat bencana terjadi. Dokumen-dokumen ini adalah kunci utama bagi warga untuk mengakses bantuan logistik, layanan kesehatan, dan rehabilitasi tempat tinggal. Negara hadir langsung di posko pengungsian agar urusan administrasi kependudukan warga dapat diselesaikan di lokasi tanpa biaya,” ujar Teguh di Labuan Bajo, Manggarai Barat, pada 26 Agustus 2026.

Langkah jemput bola ini juga berfungsi sebagai solusi atas terhentinya sebagian layanan Dukcapil di daerah akibat gempa. Di beberapa kabupaten, ruang server kantor Dukcapil mengalami keruntuhan, sementara sejumlah peralatan seperti komputer, printer, dan alat perekam KTP-el mengalami kerusakan berat. Selain itu, jaringan listrik dan internet di beberapa kecamatan sempat terputus, sehingga akses ke kantor kecamatan menjadi sangat sulit.

Kondisi ini mendasari Ditjen Dukcapil untuk membawa peralatan portabel dan jaringan internet satelit langsung ke lokasi pengungsian. Hal ini dilakukan sebagai alternatif untuk memberikan layanan tanpa harus menunggu warga datang ke kantor yang banyak di antaranya tidak bisa beroperasi dengan normal.