Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan target ambisius untuk menjadi provinsi pertama di Indonesia yang bebas dari anak tidak sekolah (ATS) pada tahun 2029. Dalam upaya mewujudkan cita-cita tersebut, Pemprov Jabar berkomitmen untuk melakukan transformasi di berbagai aspek pemerintahan, mulai dari reformasi Aparatur Sipil Negara (ASN), penguatan kelembagaan, hingga pengelolaan kinerja yang lebih baik.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, berharap inisiatif ini dapat berkontribusi pada penguatan tata kelola pemerintahan di Jabar di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi, yang lebih dikenal dengan sebutan Kang Dedi Mulyadi.
“Jawa Barat menargetkan untuk menjadi provinsi pertama yang bebas dari anak tidak sekolah pada tahun 2029,” ujar Herman saat memberikan sambutan dalam acara Workshop Pendampingan Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Provinsi Jawa Barat, yang berlangsung di Hotel Mercure, Kota Bandung, pada tanggal 3 September 2026.
Lebih lanjut, Herman menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mempercepat upaya pencegahan dan penanganan masalah Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayahnya.
Upaya ini tidak hanya dipandang sebagai program pemerintah semata, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap anak di Jawa Barat mendapatkan hak dan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan.
Herman menjelaskan bahwa penanganan ATS memerlukan kolaborasi lintas sektor yang solid. Pemerintah daerah tidak dapat menjalankan tugas ini sendirian; oleh karena itu, sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, perangkat daerah, lembaga pendidikan, serta pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk menghasilkan solusi yang efektif dan tepat sasaran.
Ia juga menekankan pentingnya memiliki data yang berkualitas sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Data yang akurat mengenai anak tidak sekolah akan membantu pemerintah dalam merumuskan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak.
“Data yang baik akan menghasilkan keputusan yang baik, yang pada gilirannya akan memberikan hasil yang positif bagi masyarakat,” sebut Sekda Herman.
Menurut Herman, kualitas data sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan yang diambil. Dengan informasi yang tepat, pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih efektif, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Dengan komitmen dan langkah-langkah strategis yang diambil, Jawa Barat berupaya keras untuk mencapai visi nol anak tidak sekolah. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan.
Melalui berbagai program dan kerjasama yang melibatkan semua pihak, diharapkan setiap anak di Jawa Barat dapat merasakan manfaat dari pendidikan yang layak dan berkualitas. Dengan demikian, cita-cita untuk menghapuskan anak tidak sekolah bukanlah hal yang mustahil, melainkan tantangan yang dapat dihadapi bersama.
➡️ Baca Juga: Pramono Ingatkan Pendatang Baru di Jakarta Terkait Kebijakan Operasi Yustisi
➡️ Baca Juga: MPV Mudik Kapasitas 12 Orang, Perpanjangan SIM Mati, dan Ban Truk BBM Copot
