Penggunaan kendaraan dinas Land Rover Defender oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun, saat ini menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial.
Sorotan terhadap mobil SUV yang dimiliki Pemkot Samarinda ini muncul setelah berita mengenai kendaraan dinas Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang harganya dikabarkan mencapai Rp8,5 miliar, mencuri perhatian publik.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Umum Sekretariat Kota Samarinda, Dilan Wewengkang, mengonfirmasi bahwa kendaraan Land Rover Defender yang kini menjadi fokus perhatian merupakan kendaraan sewa dengan biaya sebesar Rp160 juta per bulan.
Kendaraan ini disewa melalui PT Indorent Tbk, dengan kontrak yang terjalin selama tiga tahun, mulai dari tahun 2023 hingga Oktober 2026.
“Mobil Defender tersebut memang berstatus sewa. Tahun anggaran berasal dari 2022, dan kontraknya dimulai pada 2023 hingga Oktober 2026. Biaya sewanya sebesar Rp160 juta per bulan,” jelas Dilan dalam sebuah video yang diunggah di akun Facebook Kaltim Etam pada Kamis, 12 Maret 2026.
Dilan juga menambahkan bahwa pemerintah kota akan meninjau kondisi anggaran terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk memperpanjang kontrak penyewaan kendaraan tersebut setelah masa kontraknya berakhir.
“Jika anggaran memungkinkan, kami mungkin akan memperpanjang. Namun, jika tidak ada alokasi, kontrak penyewaan ini akan berakhir pada bulan Oktober 2026,” katanya.
Lebih lanjut, Dilan menyatakan bahwa kendaraan ini tidak dipergunakan secara eksklusif oleh Wali Kota Samarinda. Sebaliknya, mobil tersebut berfungsi sebagai kendaraan operasional untuk mendukung layanan kepada tamu VIP yang berkunjung ke Samarinda.
Awalnya, pemerintah kota memiliki rencana untuk membeli kendaraan guna mendukung mobilitas kegiatan lapangan dan layanan kepada tamu. Dalam rencana anggaran tahun 2022, dana yang disiapkan bahkan mencapai sekitar Rp4 miliar.
Namun, rencana pembelian ini terhambat karena dealer yang merupakan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) tidak dapat menyediakan kendaraan berpelat merah untuk pembelian oleh pemerintah daerah.
“Kami sebelumnya berencana untuk membeli mobil, namun agen tunggal pemilik merek tidak bisa mengeluarkan pelat merah, sehingga pembelian tidak dapat dilakukan,” ungkapnya.
Keadaan ini mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) guna mencari skema pengadaan yang memungkinkan untuk dilakukan.
“Jadi, kami berkoordinasi dengan LKPP. Solusinya adalah melalui penyewaan, yang sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah,” jelas Dilan.
Dengan langkah ini, Pemkot Samarinda berharap dapat memenuhi kebutuhan mobilitas operasional tanpa harus terhambat oleh kendala administratif yang ada. Penyewaan Land Rover Defender ini menjadi contoh bagaimana pemerintah daerah dapat beradaptasi dengan situasi dan terus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Melalui pendekatan yang tepat, pemerintah kota berusaha untuk memastikan bahwa kendaraan operasional yang digunakan bukan hanya memenuhi standar kualitas, tetapi juga dapat mendukung kebutuhan pelayanan publik yang lebih baik. Dengan demikian, meskipun status kendaraan ini adalah sewa, fungsinya tetap krusial dalam melayani keperluan masyarakat dan tamu VIP yang datang ke daerah tersebut.
Keputusan untuk menyewa kendaraan semacam ini juga mencerminkan kebijakan fiskal yang bijaksana, di mana anggaran daerah dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak. Di era di mana efisiensi anggaran sangat penting, langkah ini menjadi salah satu solusi yang diambil oleh Pemerintah Kota Samarinda.
Dengan adanya kendaraan yang memenuhi kriteria tersebut, diharapkan dapat meningkatkan citra dan pelayanan Pemkot Samarinda dalam melayani masyarakat serta tamu-tamu yang berkunjung. Hal ini tentunya menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan publik.
➡️ Baca Juga: Penampakan Rudal Iran Hantam RS di Israel, Kepulan Asap Membumbung Tinggi
➡️ Baca Juga: AS Masih Menyelidiki Serangan Sekolah di Iran, Belum Ada Pengakuan Resmi
