Jakarta – Kebijakan pajak untuk kendaraan listrik di ibu kota semakin jelas setelah diterbitkannya Permendagri Nomor 11 Tahun 2026. Saat ini, pemerintah daerah berusaha mencapai keseimbangan antara potensi pendapatan dan dorongan insentif dari pemerintah pusat.
Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta sebelumnya telah menyiapkan formula tarif untuk kendaraan listrik. Skema ini dirancang dengan pendekatan bertahap, sehingga dapat lebih mencerminkan kemampuan ekonomi pemilik kendaraan.
Kepala Bapenda DKI Jakarta, Lusiana Herawati, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan simulasi sebelum penerapan aturan baru. “Kami telah mencoba memformulasikan tarif yang akan diberlakukan,” ujarnya.
Dalam usulan tersebut, kendaraan listrik dengan nilai hingga Rp300 juta direncanakan mendapatkan insentif sebesar 75 persen. Untuk kendaraan yang nilainya berada di rentang Rp300 juta hingga Rp500 juta, insentif yang diusulkan adalah sebesar 65 persen.
Bagi kendaraan yang bernilai antara Rp500 juta hingga Rp700 juta, insentif ditetapkan sebesar 50 persen. Sementara itu, kendaraan listrik yang memiliki nilai di atas Rp700 juta hanya akan mendapatkan insentif sebesar 25 persen.
Skema berjenjang ini dirancang untuk menghindari kebijakan pajak yang bersifat flat. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan rasa keadilan, terutama di antara pemilik kendaraan listrik dari segmen yang berbeda.
Namun, kebijakan ini harus disesuaikan dengan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Melalui surat edaran, pemerintah pusat meminta kepada seluruh daerah untuk memberikan pembebasan pajak kendaraan listrik.
“Jika pembebasan diterapkan, maka tarifnya menjadi nol. Itu yang harus kami lakukan karena sudah ada arahan dari Kementerian Dalam Negeri,” jelas Lusiana.
Instruksi ini membuat skema bertahap yang telah disiapkan sebelumnya tidak bisa segera dilaksanakan. Pemerintah daerah kini diarahkan untuk memprioritaskan insentif penuh sebagai bagian dari upaya percepatan adopsi kendaraan listrik.
Di sisi lain, pembahasan tentang skema bertahap tetap menjadi fokus dalam perencanaan internal di daerah. Pendekatan ini dianggap memberikan fleksibilitas dalam mengatur kebijakan fiskal sesuai dengan keadaan ekonomi masyarakat.
Skema ini juga mempertimbangkan potensi pendapatan daerah yang bisa muncul dari meningkatnya jumlah kendaraan listrik. Dengan pertumbuhan pasar yang terus berlangsung, aspek fiskal kini menjadi salah satu variabel yang mulai diperhitungkan secara lebih serius.
➡️ Baca Juga: Strategi Efektif Menangani Keluhan Pelanggan Agar Citra UMKM Tetap Positif
➡️ Baca Juga: Timnas Indonesia Siap Hadapi Reformasi Hukum di Kejuaraan Internasional
