Ahli forensik digital, Rismon Sianipar, menegaskan bahwa ia tidak pernah menyebut Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), sebagai pendana dalam kasus tuduhan ijazah palsu yang melibatkan Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi).
Pengacara Rismon, Jahmada Girsang, mengatakan bahwa video yang beredar di media sosial yang mengklaim sebaliknya adalah hasil manipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Jahmada menekankan bahwa selama ini, Rismon tidak pernah menyebut nama Jusuf Kalla dalam pernyataannya.
“Rismon tidak pernah menyebutkan nama Pak JK. Video yang beredar itu adalah hoaks, hasil AI,” ujar Jahmada kepada awak media pada Senin, 6 April 2026.
Menanggapi laporan yang diajukan oleh Jusuf Kalla terhadap kliennya, Jahmada memilih untuk tidak memberikan komentar lebih lanjut.
“Saya rasa lebih baik kita tunggu saja. Membuat laporan tidaklah semudah itu. Nanti di SPKT, bukti-bukti awal yang disampaikan akan diuji terlebih dahulu,” tuturnya.
Sebelumnya, terungkap bahwa Jusuf Kalla melalui kuasa hukumnya juga mengajukan laporan kepada pihak berwajib terhadap pemilik dan akun YouTube yang diduga menyebarkan informasi palsu, setelah Rismon menyatakan dirinya sebagai pendana dalam dugaan ijazah palsu Jokowi. Pelaporan ini dilakukan ke Bareskrim Polri pada hari yang sama, 6 April 2026.
“Selain Rismon, ada sekitar empat orang lainnya yang juga dilaporkan. Itu termasuk pemilik akun YouTube dan beberapa YouTuber serta narasumber,” jelas Kuasa Hukum Jusuf Kalla, Abdul Haji Talaohu, di Bareskrim Polri pada hari yang sama.
Abdul menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam pernyataan Rismon, ia diduga menyebut bahwa Jusuf Kalla memberikan uang sebesar Rp5 miliar kepada Roy Suryo dan rekan-rekannya.
“Dia mengeluarkan pernyataan yang salah satunya mengklaim bahwa ada pejabat elit di balik gerakan yang mempertanyakan ijazah Pak Jokowi. Dalam pernyataannya, dia menyebutkan bahwa Pak JK memberikan atau menyerahkan uang Rp5 miliar kepada Roy dan kawan-kawannya, dan dia mengaku menyaksikan langsung,” ungkap Abdul.
“Karena itu, kami mengajukan laporan ini sebagai respons serius dan untuk meminta pertanggungjawaban atas klarifikasi yang disampaikan,” tambahnya.
Selanjutnya, pernyataan ini menarik perhatian sejumlah akun YouTube, sehingga Abdul menganggap hal ini sebagai bagian dari penyebaran informasi yang salah atau hoaks.
➡️ Baca Juga: Wakil Bupati Rejang Lebong Terlibat dalam Operasi Tangkap Tangan KPK
➡️ Baca Juga: Kemkominfo Lakukan Penyelidikan Terkait Rating IGRS di Steam yang Mencuri Perhatian
