Prabowo Desak Pengusutan Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus hingga Aktor Intelektual

Atok DalangMaret 19, 2026

29 1 minute read

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa insiden penyiraman air keras yang menimpa aktivis KontraS, Andrie Yunus, adalah sebuah tindakan terorisme yang tidak dapat ditoleransi.

“Ini jelas terorisme, sebuah tindakan yang sangat biadab. Kita harus mengejar pelakunya dan menyelidiki sampai ke akar permasalahannya,” ungkap Prabowo dalam diskusi yang diadakan bersama jurnalis dan pengamat pada Kamis, 19 Maret 2026.

Dengan tegas, Prabowo meminta agar kasus ini diusut tuntas, menekankan pentingnya penelusuran hingga ke aktor intelektual yang berada di balik kejadian tersebut. Ia menyatakan bahwa proses penegakan hukum perlu menyasar tidak hanya pelaku di lapangan, tetapi juga mereka yang mendanai dan memerintahkan aksi keji ini. “Siapa yang menyuruh, siapa yang membayar,” tegasnya.

Menyusul adanya kemungkinan keterlibatan dari pihak aparat negara, Prabowo menegaskan bahwa tidak akan ada perlindungan bagi siapapun yang terlibat, bahkan jika mereka berasal dari institusi resmi.

“Jelas, saya menjamin itu. Namun, jika ada provokator yang bukan bagian dari pemerintah atau aparat, kita harus tetap mengusutnya,” ujar Presiden dengan tegas.

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir segala bentuk tindakan kekerasan. Ia mengulangi pentingnya pengusutan kasus ini hingga ke aktor-aktor utama yang bertanggung jawab.

Ketika ditanya mengenai batas waktu untuk pengusutan, Prabowo menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan prosesnya. Ia juga menggarisbawahi bahwa selain Polri, lembaga penegak hukum lainnya harus bekerja secara profesional dalam menyelesaikan kasus ini.

“Saya adalah orang yang realistis dan adil. Mari biarkan mereka yang berkompeten menjalani tugasnya. Namun, bukan hanya Polri, banyak lembaga lain juga harus turut serta,” jelasnya.

Terkait kemungkinan pembentukan tim independen untuk menyelidiki kasus ini, Prabowo menyatakan kesediaannya asal tim tersebut benar-benar bersifat netral dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu.

“Kita bisa mempertimbangkan itu. Asalkan tim tersebut independen, bukan hanya LSM yang sudah memiliki pandangan negatif terhadap pemerintah dan menerima dana dari luar negeri,” tandasnya.