Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan rencananya untuk memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam Lembaga National Single Window (LNSW) guna mendeteksi potensi penerimaan negara yang belum dimaksimalkan, termasuk indikasi kekurangan pembayaran pajak.
Purbaya menjelaskan bahwa sistem baru ini akan memanfaatkan integrasi berbagai data yang terdapat di LNSW untuk membantu para analis dalam melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Integrasi data menjadi sangat penting, terutama karena pengolahan informasi secara manual menjadi semakin sulit seiring dengan bertambahnya volume data yang harus dikelola.
“Kami sedang mengembangkan aplikasi berbasis AI di sini. Ini bertujuan untuk membantu para analis kami dalam mengidentifikasi potensi pendapatan yang dapat diperoleh melalui perbaikan sistem,” ungkap Purbaya kepada wartawan di Jakarta, pada 10 September 2026.
Menurut Purbaya, sistem ini dirancang untuk dapat mengidentifikasi potensi kekurangan pembayaran pajak pada level perusahaan di masa mendatang. Data yang dikumpulkan juga akan disesuaikan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) dari wajib pajak dan dapat ditelusuri hingga beberapa tahun sebelumnya.
Jika ditemukan perusahaan yang terindikasi tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, pemerintah dapat meminta otoritas pajak untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, teknologi ini juga akan dimanfaatkan untuk mengejar potensi pajak dari aktivitas perdagangan emas ilegal.
“Dengan sistem ini, kami dapat mengetahui siapa yang melakukan pembelian yang tidak tercatat atau membeli barang dari kegiatan penambangan ilegal. Kami akan mengejar pendapatan yang belum masuk ke negara,” pungkasnya.
Meskipun Menteri Keuangan belum merinci estimasi potensi pendapatan yang dapat dihimpun dari sistem ini, ia menyatakan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi sepuluh pelaku utama dalam perdagangan emas ilegal yang dapat ditindaklanjuti.
“Ketika kami sudah mengidentifikasi nama-nama perusahaan tersebut, kami akan meminta otoritas pajak untuk memeriksa lebih lanjut. Kami akan menelusuri asal-usul pembelian mereka dan jika mereka belum memenuhi kewajiban pajak, kami akan meminta mereka untuk segera membayar. Ini adalah langkah untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak melalui analisis data,” tambahnya.
➡️ Baca Juga: Sinopsis The Dark Knight di Bioskop Trans TV 18 April 2025
➡️ Baca Juga: Menpar Minta SOP Wisata Ekstrem seperti Pendakian Rinjani Diperkuat
