KH Muhammad Isma’il Ghofur, yang menjabat sebagai Rais Syuriyah PWNU Kalimantan Barat, bersama H. Nazril Hijar, Rois Syuriyah PCNU Kabupaten Kayong Utara, telah memberikan klarifikasi mengenai informasi yang mengaitkan mereka dengan acara Halaqoh Kebangsaan serta Silaturrahmi Alumni IKAPETE yang berlangsung di Gedung MPR RI dan di Hotel Royal Kuningan pada tanggal 8 Agustus 2026.
Selain kedua tokoh tersebut, Faruki selaku Ketua PCNU Kota Pontianak dan KH Nasri, yang menjabat sebagai Rais Sanggau, turut menyampaikan hal serupa mengenai ketidakhadiran mereka dalam acara tersebut.
Melalui sebuah surat pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2026, KH Muhammad Isma’il Ghofur menegaskan bahwa ia tidak hadir dalam kegiatan Halaqoh Kebangsaan dan Silaturrahmi Alumni IKAPETE, baik melalui penerbangan Lion Air nomor IU 691 maupun dengan cara lainnya.
Pernyataan ini disampaikan untuk mengklarifikasi berbagai informasi yang beredar di media, yang mencantumkan namanya seolah-olah terlibat dalam acara tersebut.
Di sisi lain, H. Nazril Hijar juga mengeluarkan surat pernyataan pada tanggal 9 Oktober 2026, yang menegaskan bahwa ia tidak ikut serta dalam acara di Gedung MPR RI maupun pertemuan di Hotel Royal Kuningan pada tanggal yang sama.
Nazril menjelaskan bahwa pada 8 Agustus 2026, ia berada di Kabupaten Kayong Utara untuk menghadiri penutupan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-34 Provinsi Kalimantan Barat.
Ia juga menegaskan bahwa kehadirannya dalam Muktamar NU dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026, sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan oleh panitia. Di luar rangkaian kegiatan tersebut, ia menegaskan tidak terlibat dalam acara lain atau menghadiri pertemuan di hotel manapun.
Ketidakhadiran kedua kiai ini menjadi sorotan di tengah dinamika Muktamar Nahdlatul Ulama. Menjaga kehormatan organisasi dianggap perlu agar proses pengambilan keputusan di dalam NU tetap berlandaskan musyawarah, transparansi, dan mekanisme organisasi yang baik.
“Demi marwah NU, kami tidak ingin terjebak dalam agenda yang berpotensi menimbulkan polemik yang bisa merusak integritas proses Muktamar. NU adalah amanah besar yang harus senantiasa kami jaga,” demikian kutipan dari pernyataan yang diterima pada hari Jumat, 9 Oktober 2026.
Bagi para kiai, menjaga marwah NU bukan hanya tentang hadir atau tidak dalam sebuah pertemuan. Ini juga mencakup pentingnya memastikan bahwa setiap proses organisasi dijalankan dengan bermartabat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga Nahdliyin.
➡️ Baca Juga: Bripda Natanael Meninggal di Asrama, Diduga Korban Kekerasan dari Senior
➡️ Baca Juga: Penggeledahan KPK di Rumah Anggota Polri Terkait Kasus Suap Proyek Kabupaten Bekasi
