Usulan kenaikan upah minimum untuk tahun 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen yang diajukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah menarik perhatian dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Pemerintah menekankan bahwa dalam menetapkan upah minimum, perlu mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi serta kondisi ketenagakerjaan di masing-masing wilayah.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kemnaker, Dhatun Kuswandari. Ia menegaskan bahwa penentuan upah minimum tidak dapat dilakukan dengan mengacu pada satu angka tunggal yang berlaku di seluruh daerah.
“Proses penetapan harus melibatkan pertimbangan terhadap inflasi, pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup yang layak, serta kondisi ketenagakerjaan dan kemampuan sektor usaha di setiap daerah,” jelasnya, sebagaimana dikutip pada Rabu (21/10/2026).
Menurut Dhatun, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa kenaikan upah minimum tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga memperhatikan produktivitas dan keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, besaran kenaikan perlu ditentukan berdasarkan situasi ekonomi lokal.
“Bagi pemerintah, yang paling penting adalah memastikan bahwa kenaikan upah mampu menjaga daya beli pekerja dan meningkatkan kesejahteraan mereka, tanpa mengabaikan produktivitas serta kelangsungan usaha,” lanjut Dhatun.
“Jumlah kenaikan akhirnya harus ditentukan berdasarkan formula dan data resmi yang relevan untuk masing-masing wilayah,” tambahnya lagi.
Dhatun juga menyatakan bahwa Kemnaker menghargai aspirasi serikat pekerja terkait usulan kenaikan upah minimum 2027 yang berkisar antara 7,5 hingga 9,5 persen. Ia menilai usulan ini merupakan bagian penting dari dialog sosial antara pekerja, pemerintah, dan dunia usaha.
“Pemerintah memahami bahwa kenaikan upah sangat diperlukan untuk menjaga daya beli pekerja dan memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Terkait penetapan upah minimum, gubernur diharapkan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di daerahnya,” tutup Dhatun.
Sebelumnya, KSPI telah mengusulkan kenaikan upah minimum regional (UMR) untuk tahun 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen. Usulan ini didasarkan pada pertimbangan kondisi inflasi serta pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah.
KSPI berpendapat bahwa besaran kenaikan tersebut sejalan dengan perhitungan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. Dalam regulasi tersebut, perhitungan kenaikan upah minimum merujuk pada inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks-indeks tertentu.
Walaupun demikian, saat ini besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun 2027 belum ditetapkan. Kemnaker menegaskan bahwa penetapan upah akan mengikuti ketentuan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku.
➡️ Baca Juga: Atur Waktu Istirahat yang Efektif untuk Tingkatkan Produktivitas di Tengah Pekerjaan Padat
➡️ Baca Juga: BRI Umumkan Dividen Final Rp 31,47 Triliun untuk Tahun Buku 2025, Simak Tanggalnya
