Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mengembangkan pasar produk halal sebagai bagian integral dari strategi perekonomian daerah. Menurutnya, penguatan kedua sektor ini sangat krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memanfaatkan potensi pasar yang terus berkembang, baik di tingkat nasional maupun internasional. “UMKM merupakan tulang punggung utama kita dalam sektor riil,” ujarnya saat acara Penutupan Kepulauan Riau Ramadan Fair Tahun 2026 yang diadakan di halaman Gedung Dekranasda, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, pada Minggu, 8 Maret 2026.
Mendagri memberikan contoh keberhasilan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang berhasil memulihkan perekonomiannya hingga mencapai 5,53 persen pada tahun 2021, setelah sebelumnya terpuruk di angka 0,68 persen akibat pandemi pada tahun 2020. Ia menjelaskan bahwa kontribusi sektor UMKM sangat signifikan, mencapai 79,6 persen terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Mendagri juga menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi kerajinan tangan yang sangat variatif dan termasuk yang terbesar di dunia. Potensi ini harus dimanfaatkan secara optimal, dan produk kerajinan lokal perlu dipandang sebagai bagian dari sektor ekonomi kreatif yang memiliki daya saing tinggi di pasar global. Selain itu, ia juga menyoroti peluang besar di pasar produk halal, di mana negara-negara dengan mayoritas non-Muslim, seperti Tiongkok dan Brasil, mendominasi produksi. “Ironisnya, kita hanya menjadi konsumen, padahal seharusnya kita mampu memproduksi sendiri,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mendagri juga mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri yang berhasil memanfaatkan kedekatan geografis dengan Singapura untuk meningkatkan ekspor produk daerah. Data menunjukkan bahwa Kepri mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,89 persen year-on-year (y-o-y) pada Triwulan IV Tahun 2025, angka yang jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sebesar 5,39 persen. Namun, ia mengingatkan akan pentingnya pemerataan ekonomi antara wilayah maju dan daerah kepulauan terluar. Dalam konteks ini, Mendagri menghargai terobosan yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui sistem pembayaran QRIS.
Sistem digital ini, menurutnya, dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu inisiatif yang diusulkan adalah merancang sistem daring yang memungkinkan pajak konsumen dari hotel dan restoran langsung masuk ke kas daerah, tanpa membebani masyarakat. “Kami juga sedang merancang program agar sistem ini bisa berjalan secara online, sehingga ketika pengunjung datang, pajak yang mereka bayar dapat langsung diterima oleh kas daerah,” imbuhnya.
Penguatan UMKM dan pengembangan pasar halal adalah langkah strategis yang dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Dengan meningkatkan peran serta UMKM dan memanfaatkan potensi produk halal, Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya di pasar global. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam konteks ini, pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM menjadi hal yang sangat penting. Pemda diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk edukasi mengenai manajemen bisnis, pemasaran produk, serta penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pasar, UMKM diharapkan dapat mengembangkan produk yang lebih berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan konsumen.
Selain itu, akses ke informasi mengenai pasar halal juga harus diperluas. Pelaku UMKM perlu dilengkapi dengan pengetahuan tentang sertifikasi halal, sehingga produk yang mereka hasilkan dapat bersaing di pasar yang semakin besar. Melalui upaya ini, diharapkan Indonesia dapat menjadi salah satu pusat produksi produk halal di dunia, bukan hanya sebagai pasar konsumen.
Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil untuk memperkuat UMKM dan mengembangkan pasar halal adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat tidak hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi perekonomian nasional. Dengan dukungan yang tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadikan UMKM dan produk halal sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat, perlu bersinergi dalam memajukan kedua sektor ini. Komitmen bersama untuk mendukung UMKM dan memanfaatkan peluang di pasar halal akan menjadi langkah penting dalam membangun perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
➡️ Baca Juga: KPK Geledah Rumah Ono Surono di Indramayu, Sita Dokumen dan Barang Bukti Elektronik
➡️ Baca Juga: DPR Bahas RUU Tentang Pemilu 2024 di Sidang Paripurna
