Airlangga Tegaskan Pemerintah Tingkatkan Efisiensi Tanpa Perlebar Defisit dan Terbitkan Perppu

Atok DalangMaret 16, 2026

30 1 minute read

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah akan tetap berkomitmen untuk menjaga batas defisit APBN 2026. Fokus utama pemerintah saat ini adalah mengoptimalkan dan meningkatkan efisiensi pengeluaran dari Kementerian dan Lembaga (K/L) tanpa melonggarkan batas defisit.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap berbagai ketidakpastian yang terjadi di tingkat global, termasuk dampak potensial dari konflik geopolitik yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional di tahun anggaran 2026.

Dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang diadakan bersama Menteri Keuangan dan sejumlah kementerian terkait, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan strategi untuk optimalisasi dan efisiensi anggaran.

“Arahan dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga defisit di angka 3 persen. Rapat koordinasi khusus yang berlangsung hari ini juga merupakan tindak lanjut dari sidang paripurna yang diadakan kemarin,” jelas Airlangga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Senin, 16 Maret 2026.

Dia menambahkan bahwa dalam rakortas tersebut, beberapa kementerian besar telah diminta untuk menghitung potensi efisiensi yang dapat dilakukan. Meskipun begitu, angka efisiensi yang dihasilkan masih bersifat sementara dan menunggu keputusan akhir dari Presiden Prabowo.

“Jadi, kementerian-kementerian besar sudah diminta untuk menghitung potensi penghematan yang bisa dilakukan. Namun, angka tersebut belum final, karena keputusan akhir ada di tangan Bapak Presiden,” ungkapnya.

Airlangga juga menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk memperlebar defisit APBN atau menerbitkan Perppu sebagai respons terhadap tekanan fiskal. Dia memastikan bahwa pemerintah tetap berkomitmen pada disiplin fiskal dengan menjaga defisit di bawah batas maksimal 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

“Untuk mencegah peningkatan defisit, perlu adanya disiplin fiskal. Idealnya, kita menuju pada anggaran seimbang,” tambah Airlangga.

Meskipun demikian, ia mengakui bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario fiskal untuk menghadapi kemungkinan terburuk dari konflik global yang dapat berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan.

Contohnya, jika konflik tersebut berlangsung selama 5-10 bulan atau bahkan hingga akhir tahun anggaran. Saat ini, konflik di Timur Tengah baru berlangsung sekitar dua minggu, sehingga pemerintah lebih memilih pendekatan efisiensi anggaran.

“Selama konflik belum mencapai 5 bulan, kita masih menggunakan skenario pemotongan anggaran dan tetap menjaga defisit pada batas maksimum 3 persen,” tuturnya.