Perluasan Akses Keuangan Daerah Penting untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Kata Wamendagri Bima

Atok Dalang4 jam ago

1 1 minute read

Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, perlu adanya penguatan ekonomi di tingkat daerah.

Menurutnya, pencapaian ini tidak bisa hanya bergantung pada belanja pemerintah dan investasi besar saja. Diperlukan langkah-langkah untuk memperluas akses keuangan yang bersifat inklusif dan terjangkau bagi masyarakat.

“Dalam konteks ini, kami percaya bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak dapat hanya mengandalkan belanja pemerintah dalam skala besar. Penting untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui akses pembiayaan, tabungan, transaksi digital, dan layanan keuangan yang lebih mudah diakses,” paparnya saat peluncuran Dashboard Indeks Akses Keuangan di Daerah (IKAD) di Jakarta pada Senin, 19 Oktober 2026.

Bima menjelaskan bahwa percepatan inklusi keuangan di daerah merupakan salah satu langkah strategis untuk mencapai target inklusi keuangan nasional yang ditetapkan sebesar 93 persen pada 2029, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Sementara itu, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2045 menargetkan inklusi keuangan mencapai 98 persen.

Ia juga memberikan apresiasi terhadap kemajuan integrasi IKAD dalam rencana pembangunan daerah. Saat ini, semua 38 provinsi di Indonesia sudah mengintegrasikan IKAD ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Di tingkat kabupaten dan kota, integrasi ini telah dilakukan oleh 341 daerah, yang mencakup sekitar 66,34 persen.

Untuk mempercepat perluasan akses keuangan serta memperkuat perekonomian daerah, Bima mendorong pemerintah daerah untuk menyinergikan tiga elemen krusial, yaitu Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Kolaborasi antara ketiga tim ini dinilai sangat penting untuk memastikan bahwa perluasan layanan keuangan, penguatan digitalisasi, dan pengendalian harga dapat berjalan secara harmonis.

“Jika ketiga unsur ini dapat berkolaborasi dengan baik, maka target untuk memperluas akses keuangan, memperkuat digitalisasi, dan menjaga stabilitas harga akan lebih mudah dicapai, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkapnya.

Selain itu, Bima juga menyambut baik peluncuran Dashboard IKAD yang diharapkan dapat berfungsi sebagai basis data bersama untuk mendukung percepatan perluasan layanan keuangan, terutama di wilayah perdesaan.

Dashboard ini diharapkan akan memperkuat koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan dan membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.