Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pemerintah Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara pada hari Selasa, 6 Oktober 2026. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati Malinau ini bertujuan untuk membahas kondisi terkini infrastruktur jalan di kawasan perbatasan negara.
Dalam pernyataannya kepada media, Mendagri menyampaikan bahwa tujuan kunjungannya ke Malinau adalah untuk mengevaluasi secara langsung keadaan jalan yang terdapat di area perbatasan.
Dari informasi yang diterimanya, diketahui bahwa infrastruktur jalan di kawasan perbatasan, khususnya di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kaltara, mengalami kerusakan yang signifikan. Hal ini mengakibatkan kendala dalam akses transportasi dan distribusi logistik di wilayah tersebut.
“Masyarakat di sana harus melewati jalur yang panjang, seperti melalui udara atau sungai, yang bisa memakan waktu berhari-hari. Ini tentunya menjadi perhatian serius bagi kita,” ungkap Mendagri.
Mendagri menjelaskan bahwa permasalahan ini sebelumnya telah menjadi agenda rapat untuk menemukan solusi yang lebih efektif. Namun, upaya yang dilakukan sejauh ini belum memberikan hasil yang diharapkan.
Beberapa waktu lalu, Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional, Sjafrie Sjamsoeddin, melakukan kunjungan ke kawasan tersebut. Ia kemudian berkoordinasi dengan Mendagri untuk memperkuat pengembangan daerah perbatasan sesuai dengan program yang dirancang oleh BNPP.
Mendagri mengemukakan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan tidak hanya penting untuk meningkatkan konektivitas dan pemerataan pembangunan, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk memperkuat rasa nasionalisme masyarakat.
Menurutnya, kawasan perbatasan berfungsi sebagai garda terdepan negara dalam menghadapi kemungkinan infiltrasi dari negara lain. Oleh karena itu, perhatian khusus harus diberikan untuk menjaga dan memperbaiki infrastruktur di sana.
“Menhan telah menghubungi saya dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) agar koordinasi terkait akses jalan ini bisa segera dituntaskan. Dari paparan yang disampaikan oleh Kementerian PU, mereka optimis dapat menyelesaikannya dalam waktu tiga tahun, paling lambat awal tahun 2029, mulai dari tahun 2027 hingga 2029,” tambahnya.
Mendagri juga menambahkan bahwa berdasarkan laporan dari perwakilan Kementerian PU, pembangunan infrastruktur tersebut diperkirakan akan membutuhkan anggaran sekitar Rp32 triliun.
Dengan demikian, Mendagri meminta Kementerian PU untuk mematangkan konsep pembangunan serta menyusun rencana berdasarkan skala prioritas yang ada.
Hal ini sejalan dengan rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati Malinau yang menginginkan agar pembangunan difokuskan pada wilayah yang memiliki populasi penduduk. Rencana yang telah dipadukan ini nantinya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk langkah selanjutnya.
➡️ Baca Juga: Perbandingan Peringkat FIFA Timnas Indonesia dan Oman di Tengah Kondisi Tim Terluka
➡️ Baca Juga: Personel Gabungan Siaga di Bandara Soetta Sambut Kedatangan 3 Jenazah Prajurit TNI UNIFIL
