Jakarta – Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) merekomendasikan penerapan satu standar internasional yang dapat dijadikan acuan resmi untuk assurance keberlanjutan.
Ketua Umum IAPI, Tarkosunaryo, menekankan pentingnya infrastruktur pengawasan yang setara bagi semua penyedia jasa sebelum kewajiban assurance diterapkan secara resmi.
Dia juga mengungkapkan bahwa saat ini, ekosistem pelaporan keberlanjutan di Indonesia belum mencapai tingkat kematangan yang sebanding dengan pelaporan keuangan.
“Hal ini menyebabkan adanya risiko penyajian yang tidak akurat, bias, dan klaim keberlanjutan yang menyesatkan, atau yang dikenal dengan greenwashing. Kondisi ini berpotensi mengurangi kepercayaan investor serta pemangku kepentingan lainnya terhadap informasi keberlanjutan yang disampaikan oleh perusahaan,” ujar Tarkosunaryo saat menghadiri Business Morning Forum di Jakarta pada Rabu, 26 Agustus 2026.
IAPI berpendapat bahwa tiga standar internasional perlu diadopsi sebagai pedoman resmi di Indonesia. Pertama, SAKb 5000 yang mengadopsi International Standards on Sustainability Assurance (ISSA) 5000 sebagai satu-satunya standar untuk assurance keberlanjutan.
Kedua, ada standar manajemen mutu yang menjadi dasar pelaksanaan, yaitu Standar Manajemen Mutu (SMM) 1 dan SMM 2 yang diadopsi dari International Standards on Quality Management (ISQM) 1 dan ISQM 2.
Ketiga, standar etika untuk Assurance Keberlanjutan yang mengacu pada International Ethics Standards for Sustainability Assurance, yang akan menjadi pedoman etika bagi semua praktisi.
Tarkosunaryo menjelaskan bahwa ketiga standar tersebut memiliki pengaturan berbeda namun saling melengkapi satu sama lain. Pertama, standar etika menetapkan persyaratan etika yang harus dipatuhi oleh praktisi dalam menjalankan tugasnya, termasuk kewajiban untuk menjaga independensi dari entitas yang diperiksa.
Kedua, standar manajemen mutu mengatur elemen-elemen yang harus dipenuhi oleh kantor tempat praktisi bernaung, guna memastikan bahwa setiap perikatan dilakukan dengan standar kualitas tertinggi. Ketiga, standar assurance sendiri mengatur ketentuan pelaksanaan perikatan.
“Ketiga standar ini dirancang untuk beroperasi sebagai satu kesatuan. Praktisi yang independen dan beretika akan beroperasi di bawah sistem manajemen mutu yang memadai serta mengikuti ketentuan yang jelas. Sinergi ini diperlukan untuk meminimalisir risiko greenwashing secara efektif,” tambah Tarkosunaryo.
Dia menambahkan bahwa ketiga standar tersebut, yaitu SAKb 5000, SMM 1 dan SMM 2, serta Standar Etika untuk Assurance Keberlanjutan, akan segera tersedia sebagai infrastruktur standar yang siap digunakan. Namun, keberadaan standar itu sendiri tidak cukup untuk menjamin kualitas assurance keberlanjutan yang konsisten.
➡️ Baca Juga: Objek Wisata di NTT Ditutup Sementara Pasca Gempa, Termasuk Wae Rebo dan Taman Nasional Kelimutu
➡️ Baca Juga: Laptop Ideal untuk Bekerja Malam dengan Layar Anti Silau yang Ramah Mata
