Jakarta – Dewan Pimpinan Nasional Bintang Muda Indonesia (DPN BMI) secara tegas mengecam penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab serta fitnah yang muncul dari kanal YouTube “Dibikin Channel”.
Konten yang dipublikasikan tanpa bukti yang kuat tersebut menuduh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berkolaborasi dengan Puan Maharani dan Rizieq Shihab dalam penyebaran isu terkait ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Ketua Umum DPN BMI, Farhan Efendi, melalui Ketua Harian DPN BMI, Aditiya Utama, menegaskan bahwa narasi yang dihadirkan oleh kanal tersebut bukan hanya sekadar informasi yang keliru, melainkan merupakan sebuah kejahatan siber yang terstruktur dengan tujuan merusak reputasi AHY dan mengganggu stabilitas politik nasional yang saat ini berlangsung dengan baik.
“Tuduhan yang mengaitkan AHY dengan upaya mendiskreditkan mantan presiden adalah fitnah yang sangat tidak berdasar dan merupakan serangan yang sangat personal,” ungkap Farhan di Jakarta, Minggu 29 Maret 2026.
Farhan menambahkan bahwa saat ini AHY tengah berkonsentrasi penuh menjalankan tugas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Hubungan antara AHY dan Jokowi, menurutnya, selama ini telah terjalin dengan baik dan produktif.
BMI berpendapat bahwa ada pihak-pihak yang tidak puas dengan kinerja AHY, sehingga mereka berusaha menggunakan narasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan manipulasi teknologi untuk memecah belah para tokoh bangsa.
Sebagai organisasi sayap partai, BMI menegaskan bahwa AHY adalah sosok yang memiliki integritas tinggi dan etika militer yang kuat, sehingga sangat tidak logis jika ia dikaitkan dengan isu ijazah yang sudah lama dibantah dan tidak relevan.
“Apa yang dilakukan oleh kanal tersebut adalah bentuk ‘politik murahan’ yang sangat tidak etis, karena menggunakan rekaman suara yang telah dimanipulasi untuk memecah belah para tokoh bangsa,” jelasnya.
Sehubungan dengan hal ini, BMI memberikan dukungan penuh terhadap langkah Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPP Partai Demokrat untuk membawa pengelola kanal tersebut ke jalur hukum demi memastikan bahwa ruang digital di Indonesia bebas dari penyebaran hoaks.
➡️ Baca Juga: Konflik di Transportasi Jadi Perhatian Dunia
➡️ Baca Juga: Dua Lapangan Padel di Jakarta dengan Sertifikat Laik Fungsi yang Perlu Diketahui
