Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, baru saja melantik Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup (Menteri LH) dalam sebuah upacara resmi. Jumhur, yang juga merupakan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), kini memegang tanggung jawab baru di bidang lingkungan hidup.
Setelah pelantikan tersebut, Jumhur memberikan penjelasan mengenai vonis 10 bulan penjara yang diterimanya terkait kasus penyebaran informasi palsu pada tahun 2021. Ia merasa perlu untuk mengklarifikasi situasi hukumnya, yang sempat menjadi sorotan publik.
Vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut berlangsung pada tanggal 11 November 2021. Kasus ini menjadi perhatian banyak pihak dan menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat.
Menanggapi hal ini, Jumhur menjelaskan bahwa ia tidak dapat dianggap sebagai terpidana, karena undang-undang yang menjadi dasar vonis tersebut telah dibatalkan. Hal ini menimbulkan kebingungan mengenai status hukumnya saat ini.
“Saya tidak terpidana. Situasinya adalah saya diadili dengan tuntutan dua tahun, tetapi undang-undang tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, status saya menjadi tidak jelas,” ungkap Jumhur saat berbincang dengan wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin, 27 April 2026.
Jumhur juga menekankan bahwa ia tidak pernah berada dalam status sebagai tersangka dalam kasus yang menimpanya. Penegasan ini penting bagi dirinya agar publik memahami posisinya yang sebenarnya.
“Jadi, saya memang tidak pernah menjadi tersangka. Mengingat undang-undang yang digunakan dalam proses hukum itu sudah tidak ada, maka dalam proses hukum, undang-undang tersebut batal,” jelasnya lebih lanjut.
Sebelumnya, dalam pelantikan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu, 27 April 2026, Presiden Prabowo Subianto mengangkat sejumlah pejabat baru untuk memperkuat Kabinet Merah Putih. Salah satu yang dilantik adalah Jumhur Hidayat, yang kini menggantikan posisi Hanif Faisol Nurofiq sebagai Menteri Lingkungan Hidup.
Dalam perubahan kabinet ini, Hanif Faisol mendapatkan tugas baru sebagai Wakil Menteri Koordinator di bidang Pangan, melanjutkan dedikasinya dalam pemerintahan.
Dengan pelantikan ini, Jumhur diharapkan dapat membawa perubahan positif dan inovasi dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era modern ini.
➡️ Baca Juga: IHSG Menguat di Tengah Bursa Asia-Pasifik Lesu Akibat Ancaman Blokade Selat Hormuz
➡️ Baca Juga: Sidang Vidi Aldiano Digugat Rp 24,5 Miliar oleh Keenan Nasution Bergulir Lagi
