Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI, Jamaludin Malik, menyatakan dukungannya terhadap keputusan pemerintah dan DPR yang mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp261,5 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Menurutnya, jumlah alokasi yang signifikan ini mencerminkan komitmen negara untuk menjaga aksesibilitas energi serta melindungi daya beli masyarakat.
Dari total subsidi energi yang diterima, sekitar Rp131,39 triliun dialokasikan untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram, sedangkan subsidi listrik mencapai Rp130,11 triliun. Perlu dicatat, total subsidi energi ini mengalami penurunan sekitar Rp11,44 triliun dibandingkan dengan rancangan anggaran sebelumnya.
“Subsidi energi sebesar Rp261,5 triliun merupakan angka yang tidak bisa dianggap sepele. Ini menunjukkan bahwa pemerintah terus memberikan perhatian serius untuk melindungi masyarakat. Yang terpenting saat ini adalah memastikan setiap rupiah dari subsidi tersebut benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak dan membutuhkan,” ungkap Jamaludin dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (30/9/2026).
Dalam APBN 2027, volume BBM bersubsidi ditetapkan mencapai sekitar 19,56 juta kiloliter, yang terdiri dari 19 juta kiloliter Solar dan 561 ribu kiloliter minyak tanah. Sementara itu, volume LPG 3 kilogram diatur sebesar 8 juta metrik ton, dengan subsidi tetap untuk Solar sebesar Rp1.000 per liter.
Jamaludin menekankan bahwa penyesuaian anggaran dan volume subsidi harus diimbangi dengan perbaikan data penerima serta pengawasan distribusi. Menurutnya, efisiensi dalam subsidi tidak boleh mengurangi hak masyarakat yang benar-benar memerlukan, tetapi harus dilakukan dengan mengurangi kebocoran dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak.
“Prinsipnya sangat sederhana. Masyarakat yang berhak harus diberikan kemudahan dalam mendapatkan BBM, LPG 3 kilogram, maupun listrik bersubsidi. Sebaliknya, mereka yang mampu seharusnya tidak mengambil bagian dari subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi yang membutuhkan,” tegasnya.
Jamaludin juga mendukung penyempurnaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan ketepatan sasaran subsidi.
“Dengan data yang lebih akurat, pengawasan distribusi yang ketat, serta pengurangan kebocoran, efektivitas anggaran negara akan semakin meningkat. Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya melihat seberapa besar nilai subsidi, tetapi juga memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat yang berhak,” tambahnya.
Dia berharap bahwa kebijakan subsidi energi dapat berjalan seiring dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.
“Kita harus melindungi masyarakat yang membutuhkan, sementara pada saat yang sama memperkuat produksi dan sumber energi dalam negeri. Dengan demikian, ketahanan energi nasional akan semakin kokoh, subsidi akan lebih tepat sasaran, dan manfaat dari APBN akan lebih signifikan dirasakan oleh rakyat,” pungkasnya.
➡️ Baca Juga: Inovasi Produk sebagai Kunci Strategi Bisnis untuk Menyesuaikan Diri dengan Perubahan Perilaku Konsumen Modern
➡️ Baca Juga: Danantara dan Tsingshan Group Hibahkan PLTS untuk Tingkatkan Swasembada Energi di Sumenep
