Kerugian Devisa Harian Industri Pariwisata RI Akibat Konflik Timur Tengah Mencapai Rp184,8 Miliar

Atok Dalang31 menit ago

0 1 minute read

Jakarta – Pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya segera melakukan reformasi di sektor pariwisata untuk mengatasi dampak krisis global yang disebabkan oleh konflik yang terjadi di Timur Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa industri pariwisata saat ini sedang mengalami tekanan yang signifikan akibat terganggunya konektivitas global yang disebabkan oleh konflik tersebut.

“Indonesia harus segera mengambil langkah reformasi untuk mengurangi kerugian yang timbul akibat kondisi global ini dan membangun dasar industri pariwisata serta destinasi yang kompetitif, tangguh, dan memiliki daya saing tinggi di tingkat internasional,” ujar Airlangga dalam pernyataan resminya di Jakarta, pada Rabu, 18 Maret 2026.

Kementerian Pariwisata memperkirakan bahwa jika langkah mitigasi tidak segera diambil, potensi kehilangan sekitar 5.500 wisatawan mancanegara akan terjadi, yang berujung pada kerugian devisa mencapai Rp184,8 miliar per hari.

Sementara itu, laporan dari InJourney Airports untuk periode akhir Februari hingga 10 Maret 2026 menunjukkan adanya gangguan pada sembilan rute internasional di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Ngurah Rai. Gangguan ini berdampak pada pergerakan 47.012 penumpang, dan situasi ini semakin diperburuk oleh kenaikan harga avtur.

Airlangga menegaskan bahwa sektor pariwisata tetap menjadi fokus utama, mengingat kontribusinya yang sangat penting terhadap perekonomian nasional. Pada tahun 2025, sektor ini diperkirakan menyumbang Rp945,7 triliun, yang setara dengan 3,97 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Selain itu, kunjungan wisatawan mancanegara tercatat mencapai 15,39 juta orang dengan pertumbuhan tahunan sebesar 10,7 persen. Dari segi devisa, sektor pariwisata menyumbang 18,91 miliar dolar AS dan mendukung 25,91 juta tenaga kerja. Dalam kesempatan tersebut, Menko juga menjelaskan berbagai langkah strategis yang dapat diambil pemerintah untuk memastikan pariwisata Indonesia tetap kompetitif.

Salah satu langkah penting adalah perluasan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK). Menurut analisis dari World Travel and Tourism Council, kebijakan BVK yang berlaku untuk 169 negara sejak tahun 2015 telah berhasil mendorong pertumbuhan jumlah wisatawan hingga 15 persen per tahun dan menciptakan sekitar 400.000 lapangan kerja baru di sektor ini. Saat ini, Kementerian Pariwisata sudah mengidentifikasi 20 negara yang berpotensi menjadi target perluasan kebijakan tersebut.

Di samping itu, pemerintah juga perlu memperkuat pasar domestik dengan memanfaatkan momentum libur Lebaran sebagai pendorong utama. Strategi ini bisa diwujudkan melalui pengembangan konsep micro-tourism, yaitu mengembangkan destinasi wisata dalam jarak tempuh yang bisa dijangkau dengan perjalanan darat, yang menawarkan pengalaman wisata yang lebih mendalam.