Menteri Dalam Negeri yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, melakukan kunjungan ke lokasi hunian sementara (huntara) di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh pada hari Jumat, 6 Maret 2026. Dalam tinjauan tersebut, Tito didampingi oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah untuk mengevaluasi berbagai fasilitas yang ada di huntara serta berinteraksi langsung dengan para pengungsi.
Dalam pernyataannya kepada wartawan, Tito menjelaskan bahwa terdapat empat jenis hunian sementara yang dibangun di Pidie Jaya. Jenis-jenis tersebut meliputi huntara yang dibangun oleh BPI Danantara, yang diinisiasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang didirikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, serta yang dibangun secara gotong royong oleh organisasi masyarakat dan relawan. Tito menekankan bahwa masing-masing tipe hunian tersebut memiliki karakteristik dan fasilitas yang berbeda.
Sebagai contoh, Tito menjelaskan bahwa hunian yang dibangun oleh BNPB tidak dilengkapi dengan ranjang, namun memiliki kelebihan dalam hal fasilitas dapur dan toilet yang terpisah. Sementara itu, huntara dari Danantara dan Kementerian PU dilengkapi dengan ranjang dan kipas angin, menawarkan kenyamanan lebih, meskipun fasilitas dapur dan toilet bersifat komunal.
Walaupun terdapat variasi dalam fasilitas yang disediakan, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa para pengungsi menerima hunian yang layak dan nyaman. Tito menegaskan bahwa pemerintah tengah mempercepat proses pemindahan pengungsi dari tenda ke hunian sementara dan tempat tinggal yang lebih layak, menggunakan skema dana tunggu hunian (DTH) sebelum Idulfitri 1447 Hijriah.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, Tito mengungkapkan bahwa dari tiga provinsi yang terdampak bencana di Sumatera, hanya Provinsi Sumatera Barat yang telah mencapai angka nol pengungsi di tenda.
“Tentunya, kami berkolaborasi dengan BNPB untuk memastikan semua pengungsi akan dipindahkan ke hunian sementara. Untuk kebutuhan pangan, BNPB akan menanggung selama sepuluh hari ke depan. Setelah itu, mereka akan menggunakan dana lauk pauk yang disediakan oleh Kementerian Sosial,” jelas Tito.
Dalam tinjauan tersebut, turut hadir Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
➡️ Baca Juga: Kemendikbud Luncurkan Program Digitalisasi Cuaca Ekstrem
➡️ Baca Juga: 7 Makanan yang Bisa Atasi Migrain