Jakarta – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan tanggapan terhadap berbagai spekulasi yang beredar mengenai kemungkinan pemerintah memperbesar defisit APBN 2026, hingga melebihi batas 3 persen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini belum ada kepastian mengenai langkah tersebut, dan pemerintah masih mempertimbangkan berbagai opsi terkait isu ini.
“Saya belum bisa memastikan, sepertinya masih dalam tahap pemikiran,” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat, 13 Maret 2026.
Menteri Keuangan ini menegaskan bahwa pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak global serta menganalisis dampaknya terhadap APBN. Apabila keputusan untuk memperlebar defisit di atas 3 persen diperlukan, Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan segala konsekuensi dari kebijakan tersebut.
“Kami selalu menghitung dampak dari kenaikan harga minyak dunia terhadap APBN. Jadi, jika keputusan ini diambil, dampaknya akan kami analisis secara menyeluruh,” tambahnya.
Purbaya juga menekankan bahwa pemerintah tidak dapat dengan mudah memperluas defisit APBN hingga melewati angka 3 persen, karena hal tersebut dapat berdampak negatif pada penilaian terhadap perekonomian Indonesia.
Salah satu risikonya adalah penilaian dari lembaga pemeringkat internasional, yang dapat memberikan peringkat negatif terhadap ekonomi nasional apabila defisit diperluas.
“Pertimbangannya adalah apakah jika kita melewati batas (defisit di atas 3 persen), lembaga rating akan menilai kita secara negatif,” jelas Purbaya.
Di sisi lain, ia mengakui bahwa banyak negara lain saat ini sudah memiliki defisit yang melebihi 3 persen.
“Secara fair, hampir tidak ada negara di sekitar kita yang defisitnya di bawah 3 persen. Jadi, dari data tersebut seharusnya tidak ada masalah,” imbuhnya.
➡️ Baca Juga: Cara Membuat Konten Promosi yang Efektif untuk Bisnis Anda
➡️ Baca Juga: Cara Merawat Tanaman Bonsai: Tips Mudah untuk Pemula