Jakarta – PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang telah menunjuk Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang baru, menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa perubahan di pucuk pimpinan Polri ini seharusnya dimanfaatkan sebagai momen untuk menyegarkan institusi dan memperkuat supremasi hukum di tanah air.
“PDI Perjuangan mendukung keputusan Presiden Prabowo yang telah menandatangani Surat Presiden untuk menetapkan Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri,” ungkap Hasto di Jakarta pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Hasto menambahkan bahwa pergantian Kapolri tidak hanya sekadar mengganti sosok di posisi pimpinan Korps Bhayangkara. Hal ini juga harus menjadi bagian dari proses pembenahan institusi Polri agar menjadi lebih profesional, berintegritas, netral, serta mampu berfungsi sebagai alat negara.
“Polri seharusnya menjadi alat negara, bukan alat kekuasaan. Oleh karena itu, netralitas, profesionalisme, dan integritas Polri perlu diperkuat kembali,” tegas Hasto.
Hasto juga mencermati beberapa poin penting yang disampaikan Komjen Suyudi selama proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR, terutama mengenai kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum, transparansi dalam penanganan perkara, serta kritik terhadap fenomena “no viral, no justice” yang kian mengemuka.
“Apa yang disampaikan Komjen Suyudi mengenai kesetaraan di mata hukum, transparansi dalam penanganan kasus, serta fenomena no viral, no justice perlu diterjemahkan ke dalam tindakan konkret. Prinsip-prinsip tersebut seharusnya menjadi kultur Polri dalam memberikan pelayanan dan keadilan kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Hasto, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sangat dipengaruhi oleh cara penegakan hukum yang dilakukan secara adil, tanpa memandang latar belakang, status sosial, ekonomi, maupun kedekatan politik individu.
Oleh sebab itu, PDIP menekankan perlunya melanjutkan dan memperkuat agenda reformasi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri yang baru.
Agenda tersebut, menurut Hasto, harus mencakup beberapa poin penting, seperti independensi dalam penyidikan dan penegakan hukum, transparansi dalam penanganan kasus, pemberantasan pungutan liar serta praktik transaksional, perlindungan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi, serta peningkatan akuntabilitas Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) serta pengawasan eksternal.
“Yang juga tak kalah penting adalah menjawab harapan publik agar Polri tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis. Institusi kepolisian harus berfungsi untuk seluruh rakyat Indonesia dan bertindak berdasarkan hukum serta konstitusi,” tegas Hasto.
➡️ Baca Juga: Marc Klok Berikan Penilaian Terhadap Kalezic Jelang Pertandingan Persib Vs PSM
➡️ Baca Juga: Kondisi Hubungan Inara Rusli dan Insanul Fahmi: Makin Mesra atau Justru Renggang?
